Mengapa Rakyat Makin Tidak Percaya Partai Politik? Ancaman bagi Demokrasi Indonesia

Mengapa rakyat makin tidak percaya partai politik? Simak opini tentang jarak partai dan rakyat serta ancamannya bagi demokrasi Indonesia. Gambar dibuat menggunakan ChatGPT

Partai politik merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi. Di tengah masyarakat yang memiliki beragam kepentingan, pandangan, dan preferensi, partai politik seharusnya berfungsi sebagai ruang untuk menghimpun, menyaring, dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut dalam proses pengambilan keputusan negara.

Demokrasi membutuhkan mekanisme yang mampu menghubungkan masyarakat dengan kekuasaan. Dalam sistem demokrasi perwakilan seperti Indonesia, partai politik memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu pintu utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik sekaligus menentukan arah pemerintahan. Namun, persoalan muncul ketika hubungan antara partai politik dan masyarakat semakin berjarak.

Ketika kepercayaan publik terhadap partai politik menurun, kondisi tersebut tidak semestinya dianggap sebagai persoalan sederhana mengenai citra atau popularitas sebuah partai. Lebih jauh dari itu, menurunnya kepercayaan publik dapat menjadi tanda adanya persoalan dalam hubungan antara masyarakat, partai politik, dan kekuasaan.

Ketidakpercayaan Bukan Berarti Masyarakat Tidak Peduli Politik

Rendahnya kepercayaan terhadap partai politik sering kali diterjemahkan sebagai tanda bahwa masyarakat semakin apatis terhadap politik. Padahal, kesimpulan tersebut belum tentu tepat. Masyarakat bisa saja tidak percaya kepada partai politik, tetapi tetap sangat peduli terhadap persoalan politik.

Mereka tetap memperhatikan harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pembangunan daerah, korupsi, kebijakan pemerintah, hingga berbagai persoalan yang menyentuh kehidupan sehari-hari.

Masyarakat juga semakin aktif menyampaikan pendapat melalui media sosial, komunitas, organisasi masyarakat sipil, demonstrasi, maupun berbagai bentuk advokasi lainnya. Dengan demikian, rendahnya ketertarikan terhadap partai politik tidak otomatis berarti masyarakat tidak ingin terlibat dalam politik.

Bisa jadi, yang terjadi justru sebaliknya: masyarakat masih peduli terhadap politik, tetapi semakin kecewa terhadap institusi politik yang dianggap tidak mampu mewakili kepentingan mereka. Di sinilah persoalan sebenarnya berada.

Ketika Jembatan antara Rakyat dan Kekuasaan Mulai Retak

Partai politik seharusnya menjadi jembatan antara masyarakat dan kekuasaan. Masyarakat menyampaikan aspirasi. Partai politik mengolah aspirasi tersebut menjadi gagasan dan program. Selanjutnya, kader-kader partai yang memperoleh mandat politik memperjuangkan gagasan tersebut melalui lembaga pemerintahan maupun parlemen.

Namun, apabila hubungan itu hanya aktif menjelang pemilu, jembatan tersebut perlahan akan kehilangan fungsinya. Masyarakat tentu akan mempertanyakan untuk apa mereka didengar ketika membutuhkan suara, tetapi tidak lagi dilibatkan ketika keputusan politik dibuat. Di sinilah jarak antara pemilih dan partai politik dapat semakin melebar.

Jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, demokrasi berisiko kehilangan substansinya. Pemilu tetap berjalan, partai politik tetap mengikuti kontestasi, dan lembaga perwakilan tetap bekerja. Akan tetapi, hubungan antara rakyat dan mereka yang memperoleh mandat mulai kehilangan kedekatan.

Demokrasi akhirnya hanya dipandang sebagai proses memilih pemimpin setiap lima tahun sekali. Padahal demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Demokrasi juga berbicara tentang partisipasi, representasi, transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas.

Apakah Solusinya Membentuk Partai Baru?

Ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap partai politik, salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah Indonesia membutuhkan partai politik baru. Pertanyaan tersebut sah, tetapi jawabannya tidak sesederhana menambah jumlah partai.

Partai baru belum tentu otomatis mampu menghadirkan politik yang lebih baik. Jika budaya politik, sistem kaderisasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan hubungan dengan masyarakat tidak berubah, partai baru berpotensi mengulangi persoalan yang sama. Karena itu, yang lebih penting bukan sekadar berapa banyak partai politik yang dimiliki Indonesia, melainkan seberapa baik partai-partai tersebut menjalankan fungsi politiknya.

Indonesia sebenarnya memiliki modal yang tidak kecil. Sejumlah partai politik telah memiliki sejarah panjang, jaringan organisasi yang luas, kader di berbagai daerah, serta pengalaman dalam menjalankan pemerintahan dan parlemen. Partai yang memiliki akar sejarah dan sosial yang kuat seharusnya menjadi kekuatan bagi demokrasi. Namun, akar yang kuat tidak akan berarti banyak apabila hubungan dengan masyarakat tidak lagi terpelihara.

Partai Politik Bukan Organisasi yang Sepenuhnya Monolitik

Ada kecenderungan melihat partai politik sebagai sebuah organisasi yang seragam. Seolah-olah seluruh kader, pengurus, dan pendukung memiliki kepentingan serta pandangan yang sama. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks.

Di dalam sebuah partai terdapat berbagai kelompok, generasi, kepentingan, gagasan, jaringan, dan karakter politik. Karena itu, perubahan tidak selalu harus datang dari luar partai. Perubahan juga dapat tumbuh dari dalam.

Kader muda, kelompok profesional, akademisi, masyarakat sipil, komunitas, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya dapat memberikan gagasan baru sekaligus mendorong reformasi internal.

Karena itu, membangun politik yang lebih baik tidak selalu berarti meninggalkan partai lama dan membentuk partai baru. Bisa jadi, tantangan yang lebih besar justru bagaimana memperbaiki partai yang sudah ada.

Demokrasi Membutuhkan Akuntabilitas

Pada akhirnya, inti dari demokrasi bukan hanya mengenai siapa yang memenangkan pemilu. Demokrasi juga menyangkut bagaimana kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Mereka yang mendapatkan mandat rakyat harus dapat menjelaskan keputusan yang dibuat, kebijakan yang dijalankan, serta hasil yang dihasilkan. Karena itu, sistem pemilu juga perlu terus dievaluasi. Apakah masyarakat sudah memiliki instrumen yang cukup untuk menilai kinerja wakilnya?

Apakah sistem politik memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk memberikan penghargaan kepada politisi yang bekerja baik dan memberikan konsekuensi politik kepada mereka yang gagal menjalankan mandat? Pertanyaan tersebut penting karena demokrasi membutuhkan mekanisme koreksi. Tanpa mekanisme koreksi yang efektif, kekuasaan berpotensi semakin jauh dari masyarakat.

Jangan Biarkan Kekecewaan Berubah Menjadi Apatisme

Kekecewaan terhadap partai politik merupakan sesuatu yang harus didengar. Namun, kekecewaan tersebut jangan sampai berkembang menjadi antipati terhadap demokrasi itu sendiri.

Jika masyarakat meninggalkan politik, ruang politik tidak akan menjadi kosong. Ruang tersebut akan tetap diisi oleh mereka yang memiliki kepentingan dan kemampuan untuk masuk ke dalamnya. Karena itu, masyarakat justru perlu semakin aktif.

Mengawasi kekuasaan, menyampaikan kritik, membangun organisasi masyarakat sipil, berdiskusi, melakukan advokasi, dan ikut terlibat dalam proses politik merupakan bagian penting dari demokrasi.

Demonstrasi dan kritik publik tidak selalu menunjukkan kegagalan demokrasi. Sebaliknya, dalam batas-batas yang damai dan konstitusional, keduanya dapat menjadi bagian dari mekanisme masyarakat dalam mengoreksi kekuasaan.

Yang perlu dijaga adalah agar kekecewaan tidak berubah menjadi kekerasan. Demokrasi justru dibangun untuk memungkinkan perbedaan diselesaikan melalui mekanisme politik, hukum, dan dialog.

Kekuatan Demokrasi Indonesia Ada pada Masyarakat Sipil

Indonesia sebenarnya memiliki salah satu modal penting dalam mempertahankan demokrasi: masyarakat sipil yang aktif. Masyarakat tidak selalu diam ketika menghadapi kebijakan yang dianggap tidak tepat. Berbagai kelompok masyarakat dapat membangun gerakan, melakukan advokasi, mengkritik kebijakan, dan menggunakan jalur hukum untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

Tidak semua perjuangan akan berakhir dengan kemenangan. Namun, demokrasi memang tidak pernah menjanjikan bahwa setiap pihak akan selalu menang. Yang diberikan demokrasi adalah kesempatan untuk memperjuangkan gagasan secara terbuka dan konstitusional. Selama masyarakat masih bersedia terlibat, mengorganisasi diri, membangun jaringan, serta menyampaikan kritik, demokrasi masih memiliki energi untuk memperbaiki dirinya.

Partai Harus Membuka Ruang bagi Masyarakat

Jika partai politik ingin mengembalikan kepercayaan publik, perubahan harus dimulai dari hubungan mereka dengan masyarakat. Partai tidak seharusnya hanya hadir ketika membutuhkan suara. Partai harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan. Partai tidak cukup hanya mendengar aspirasi ketika masa kampanye. Mereka juga harus mampu menerima kritik setelah memperoleh kekuasaan.

Kaderisasi juga menjadi persoalan penting. Politik tidak seharusnya hanya menjadi ruang bagi mereka yang memiliki modal ekonomi, popularitas, atau jaringan kekuasaan. Partai perlu membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda, profesional, akademisi, pelaku usaha, pekerja, petani, nelayan, dan berbagai kelompok masyarakat untuk terlibat dalam proses politik.

Dengan cara tersebut, partai politik dapat kembali menjadi ruang representasi masyarakat, bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan.

Ancaman Terbesarnya Bukan Sekadar Ketidakpercayaan

Ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik sebenarnya belum tentu menjadi ancaman terbesar bagi demokrasi. Yang lebih berbahaya adalah ketika ketidakpercayaan tersebut dibiarkan tanpa evaluasi dan tanpa upaya memperbaiki hubungan dengan masyarakat.

Jika rakyat terus merasa tidak terwakili, jarak antara pemilih dan partai politik akan semakin lebar. Pada akhirnya, masyarakat dapat kehilangan keyakinan bahwa sistem politik mampu menyelesaikan persoalan mereka.

Jika kepercayaan terhadap institusi politik terus menurun, legitimasi demokrasi juga dapat ikut tergerus. Karena itu, rendahnya kepercayaan kepada partai politik harus dipandang sebagai alarm demokrasi. Alarm tersebut bukan berarti demokrasi harus ditinggalkan. Sebaliknya, alarm tersebut harus menjadi alasan untuk memperbaiki demokrasi.

Demokrasi Indonesia Masih Memiliki Peluang

Indonesia masih memiliki peluang untuk membangun kehidupan politik yang lebih sehat. Caranya bukan dengan membuat masyarakat antipati terhadap partai politik. Bukan pula dengan menganggap seluruh politisi sebagai persoalan.

Yang dibutuhkan adalah hubungan yang lebih sehat antara partai politik, masyarakat, pemilih, lembaga negara, dan masyarakat sipil. Partai politik harus berbenah. Politisi harus terbuka terhadap kritik. Masyarakat harus terus melakukan pengawasan.

Sementara sistem pemilu perlu terus dievaluasi agar mampu memperkuat akuntabilitas dan memperjelas hubungan antara pemilih dengan wakil yang mereka pilih. Pada akhirnya, persoalannya bukan semata-mata apakah Indonesia masih membutuhkan partai politik.

Kita tetap membutuhkan partai politik dalam demokrasi perwakilan.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah partai politik masih mampu menjadi jembatan antara rakyat dan kekuasaan? Jika jawabannya belum, maka pekerjaan rumahnya adalah memperkecil jarak tersebut.

Sebab demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilu. Demokrasi membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan tidak dapat dibangun hanya melalui baliho, slogan, kampanye, ataupun janji politik.

Kepercayaan dibangun melalui kerja nyata, keterbukaan, akuntabilitas, kaderisasi yang sehat, serta kesediaan untuk benar-benar mendengarkan masyarakat.

Jika partai politik ingin kembali dipercaya, maka partai harus membuka pintu lebih lebar kepada rakyat. Sebab demokrasi yang sehat bukan sekadar demokrasi yang meminta rakyat memilih, tetapi demokrasi yang membuat rakyat merasa benar-benar didengar.

Sumber Informasi :
MALAKA, “Masyarakat Makin Tidak Percaya Partai Politik”, segmen Kelas Pakar, 25 Maret 2025. Narasumber: Edbert Gani Suryahudaya. 

Penulis : Jurnalis Kampung

Asia

Berbagi :