Penerapan Coretax pada Juni 2026, UMKM Dapat Kemudahan Lapor Pajak atau Justru Makin Terbebani?

Penerapan Coretax pada Juni 2026 membawa perubahan dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia. UMKM diharapkan mendapat kemudahan pelaporan pajak, namun tantangan adaptasi teknologi masih menjadi perhatian.

BLOGNATEYA.COM | Jakarta – Penerapan sistem Coretax DJP pada Juni 2026 kembali menjadi perhatian pelaku usaha, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sistem ini merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan yang dikembangkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menghadirkan layanan perpajakan yang lebih terintegrasi dan efisien.

Coretax dikembangkan dalam kerangka pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang bertujuan mengintegrasikan berbagai proses layanan perpajakan ke dalam satu sistem, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga layanan administrasi lainnya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas layanan dan menyederhanakan proses administrasi perpajakan.

Perubahan sistem tersebut mulai mendapat perhatian dari pelaku usaha di berbagai daerah. Digitalisasi layanan dinilai berpotensi mempercepat proses administrasi dan mengurangi tahapan yang sebelumnya dilakukan melalui layanan yang terpisah.

Menurut informasi dan materi edukasi yang disampaikan Direktorat Jenderal Pajak, sistem Coretax diharapkan dapat memberikan kemudahan administrasi bagi pelaku UMKM melalui layanan yang lebih terintegrasi. Melalui pendekatan tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat menjalankan kewajiban administrasi perpajakan dengan proses yang lebih praktis dan terdigitalisasi.

Meski demikian, implementasi di lapangan masih menghadirkan sejumlah tantangan.

Berdasarkan keterangan salah satu pelaku usaha di wilayah Gorontalo yang meminta identitasnya dirahasiakan, proses penyesuaian terhadap sistem baru masih menjadi kendala karena belum seluruh pelaku usaha memahami penggunaan layanan digital tersebut.

Menurut pengakuan narasumber, sosialisasi yang diterima di wilayahnya masih dirasakan terbatas sehingga belum seluruh pelaku usaha memahami perubahan sistem yang diterapkan.

Narasumber juga menilai pendampingan langsung kepada pelaku usaha di daerah masih perlu diperluas agar proses penggunaan sistem dapat dipahami dengan lebih baik.

Selain persoalan adaptasi penggunaan sistem, pencatatan transaksi yang lebih rinci dan berbasis digital juga dinilai menjadi tantangan bagi sebagian pelaku usaha tradisional yang selama ini masih menggunakan metode pencatatan manual.

Di sisi lain, terdapat kekhawatiran dari sebagian pelaku usaha mengenai kemungkinan meningkatnya beban administrasi perpajakan. Namun pemerintah menyampaikan bahwa transformasi Coretax difokuskan pada penyederhanaan sistem administrasi dan peningkatan kualitas layanan, bukan perubahan tarif pajak.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak juga menyatakan bahwa layanan bantuan dan pendampingan tersedia melalui kantor pelayanan pajak maupun kanal digital selama masa transisi penerapan sistem.

Meskipun demikian, tantangan masih dirasakan oleh sebagian pelaku usaha yang berada di wilayah pelosok desa maupun daerah dengan akses layanan terbatas. Jarak menuju kantor layanan, biaya perjalanan, serta kemampuan penggunaan teknologi menjadi faktor yang memengaruhi proses adaptasi.

Di sisi lain, layanan daring belum tentu dapat menjawab seluruh kebutuhan pelaku usaha karena tingkat literasi digital dan akses internet di setiap daerah berbeda-beda.

Pada akhirnya, keberhasilan penerapan Coretax tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sistem, tetapi juga oleh efektivitas sosialisasi, pendampingan, serta kemampuan adaptasi para pelaku usaha.

Apabila proses transisi berjalan baik dan pelaku UMKM mampu menyesuaikan diri, sistem ini dinilai berpotensi membantu mengurangi beban administrasi usaha dalam jangka panjang sekaligus menciptakan proses pelaporan pajak yang lebih praktis dan efisien.

Sumber Informasi: