Utang Pemerintah Naik, Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Rasio Masih Aman dan Kebijakan Pajak Tak Ganggu Dunia Bisnis

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rasio utang Indonesia masih aman meski utang pemerintah meningkat pada Maret 2026. Pemerintah juga memastikan kebijakan pajak tetap mendukung dunia usaha, investasi, dan stabilitas ekonomi nasional. Gambar ilustrasi di desain oleh tim blognateya.com menggunakan AI

BLOGNATEYA.COM | Jakarta - Kenaikan utang pemerintah kembali menjadi sorotan setelah data hingga Maret 2026 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan posisi akhir tahun sebelumnya. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam batas yang aman jika diukur menggunakan standar internasasional.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kenaikan utang pemerintah sekitar 2,9 persen atau sekitar Rp97 triliun dibandingkan posisi Desember 2025. Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, kenaikan nominal utang tidak dapat dinilai secara terpisah tanpa melihat kemampuan ekonomi nasional dalam menopangnya.

Ia menjelaskan bahwa indikator utama yang digunakan berbagai negara untuk menilai kesehatan utang pemerintah adalah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan indikator tersebut, posisi Indonesia masih jauh di bawah ambang batas yang selama ini dijadikan acuan di banyak negara.

"Kalau menggunakan standar yang cukup ketat di Eropa, batas rasio utang terhadap PDB berada di sekitar 60 persen. Indonesia saat ini masih berada di kisaran 40 persen lebih sedikit, sehingga masih tergolong aman," jelasnya.

Purbaya Yudhi Sadewa juga membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara lain. Singapura, misalnya, memiliki rasio utang yang jauh lebih tinggi, sementara Malaysia, Thailand, Amerika Serikat hingga Jepang juga mencatatkan tingkat utang terhadap PDB yang berada di atas Indonesia.

Menurutnya, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan utang Indonesia masih relatif konservatif dibandingkan banyak negara lain.

Untuk memudahkan pemahaman, Purbaya Yudhi Sadewa mengibaratkan utang pemerintah seperti perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya. Perusahaan yang memiliki pendapatan besar tentu memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola pinjaman dibandingkan perusahaan yang berpendapatan kecil.

Dengan analogi tersebut, ia menekankan bahwa besarnya utang tidak bisa dilihat hanya dari nilai nominal, tetapi harus dibandingkan dengan kapasitas ekonomi yang dimiliki. Karena itulah rasio utang terhadap PDB menjadi indikator yang lebih relevan dibandingkan sekadar melihat jumlah utang secara absolut.

Selain menjelaskan kondisi utang negara, Purbaya Yudhi Sadewa juga memberikan kepastian kepada pelaku usaha mengenai arah kebijakan perpajakan pemerintah.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan yang bertujuan menghambat aktivitas dunia usaha. Sebaliknya, berbagai kebijakan fiskal akan dirancang untuk menjaga kepastian usaha sekaligus mendukung iklim investasi.

Menurutnya, berbagai kebingungan atau noise yang sempat muncul terkait kebijakan perpajakan akan diminimalkan melalui mekanisme komunikasi yang lebih terkoordinasi.

Ke depan, seluruh kebijakan perpajakan yang bersifat strategis akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan. Selain itu, setiap informasi yang dipublikasikan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak akan lebih dahulu melalui proses pemeriksaan oleh Badan Kebijakan Fiskal sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kepastian regulasi, serta memberikan kejelasan bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan bisnis.

Bagi dunia usaha, kepastian kebijakan fiskal merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. Stabilitas komunikasi pemerintah dinilai mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di tengah tantangan ekonomi global.

Dengan rasio utang yang masih berada dalam kategori terkendali serta komitmen pemerintah menjaga konsistensi kebijakan perpajakan, Indonesia dinilai masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara.

Sumber Informasi: Diolah dari wawancara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang ditayangkan melalui Channel YouTube Kompas.com.

Redaksi : Jurnalis Kampung