Cerita Warga Siak Berlomba-lomba Jadi Kades, Karena Status Sosial dan Gaji Besar

Warga Siak dulu berlomba jadi Kades karena status dan gaji. Kini, saat Dana Desa terbatas dan tanggung jawab makin besar, masihkah jabatan Kades menarik?. Gambar ilustrasi dibuat menggunakan chatgpt

Dulu kursi kepala desa diburu karena status sosial dan penghasilan. Sekarang, ketika anggaran desa semakin ketat dan tanggung jawab semakin berat, pertanyaannya sederhana: masih semenarikkah kursi kepala desa?

Pertanyaan ini mengingatkan kita pada sebuah berita dari Siak, Riau, yang diterbitkan 25 Maret 2015 oleh GoRiau. Judulnya cukup menarik perhatian: “Warga Siak Berlomba-lomba Jadi Kades, Ini Alasannya.”

Dalam berita tersebut, jabatan kepala desa digambarkan memiliki daya tarik tersendiri. Selain dianggap sebagai jabatan terhormat di tengah masyarakat, penghasilan juga menjadi salah satu alasan warga tertarik maju dalam pemilihan kepala desa.

Saat itu, penghasilan kepala desa di sejumlah wilayah Siak disebut dapat mencapai sekitar Rp4 juta per bulan, meskipun besarannya berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Penghasilan tersebut terdiri dari gaji pokok, pembayaran beban kerja dan insentif tertentu. (GoRiau)

Bayangkan, berita itu terjadi pada 2015, sekarang sudah 2026 sebelas tahun berlalu. Regulasi berubah. Beban pemerintahan desa bertambah. Masyarakat semakin kritis. Pengawasan semakin ketat. Tetapi yang menarik, apakah daya tarik menjadi kepala desa masih sama?

Dulu Gaji Jadi Daya Tarik, Sekarang Beban Makin Berat

Pada 2015, angka Rp4 juta per bulan tentu memiliki nilai ekonomi yang berbeda dibandingkan hari ini. Namun perlu ditegaskan, angka tersebut bukan berarti seluruh kepala desa di Indonesia menerima gaji Rp4 juta. Itu merupakan gambaran penghasilan kepala desa tertentu di Siak pada waktu itu, dengan komponen yang terdiri dari gaji dan sejumlah pembayaran lainnya.

Kini aturan penghasilan kepala desa juga mengalami perubahan. Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2026, penghasilan tetap kepala desa ditetapkan paling sedikit sebesar 120 persen dari gaji pokok PNS golongan II/a masa kerja 0 tahun.

Jika dihitung berdasarkan gaji pokok tersebut, besaran penghasilan tetap minimal kepala desa berada di kisaran Rp2,4 juta per bulan. Sekali lagi, angka ini bukan berarti semua kepala desa hanya menerima Rp2,4 juta. Masih ada kemungkinan komponen tunjangan atau penghasilan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, pertanyaan kritisnya tetap ada: Apakah penghasilan tersebut sebanding dengan tanggung jawab seorang kepala desa?. Karena kepala desa tidak hanya duduk di kantor.

Ia menghadapi masyarakat.
Ia berhadapan dengan persoalan pembangunan.
Ia harus memahami administrasi.
Ia harus mempertanggungjawabkan anggaran.
Ia harus menjawab pertanyaan warga.

Dan ketika terjadi persoalan di desa, kepala desa sering menjadi orang pertama yang dicari.

Dana Desa Turun, Tuntutan Warga Tidak Ikut Turun

Di sinilah persoalannya menjadi semakin menarik. Dana Desa nasional yang pada 2025 berada di kisaran Rp71 triliun, pada 2026 ditetapkan sekitar Rp60,57 triliun.

Secara nominal, terdapat selisih sekitar Rp10,4 triliun. Memang, angka tersebut tidak boleh dibaca secara sederhana sebagai “uang desa dipotong Rp10 triliun”. Kebijakan dan struktur Dana Desa 2026 mengalami perubahan, termasuk adanya dukungan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Tetapi satu hal tidak berubah: kepala desa tetap dituntut menghasilkan pembangunan meskipun ruang fiskal desa semakin harus diperhitungkan.

Warga tetap ingin jalan bagus.
Tetap ingin pelayanan cepat.
Tetap ingin bantuan tepat sasaran.
Tetap ingin ekonomi desa bergerak.
Tetap ingin ada pemberdayaan.
Tetap ingin fasilitas umum diperbaiki.
Tetap ingin pemerintah desa hadir ketika mereka membutuhkan.

Pertanyaannya: Kalau anggaran semakin terbatas, siapa yang akan menjadi sasaran pertama ketika program desa tidak sesuai harapan? Jawabannya biasanya sederhana: Kepala desa.

Jangan-Jangan yang Diperebutkan Bukan Lagi Uangnya?

Inilah bagian yang perlu dibicarakan secara terbuka. Kalau ada orang yang ingin menjadi kepala desa, masyarakat berhak bertanya:

Apa sebenarnya motivasinya?
Apakah ingin membangun desa?
Atau ingin mendapatkan jabatan?
Apakah ingin melayani masyarakat?
Atau ingin mendapatkan status sosial?
Apakah ingin memperkuat ekonomi desa?
Atau ingin memiliki kewenangan?

Pertanyaan seperti ini bukan untuk mencurigai semua calon kepala desa, justru sebaliknya. Pertanyaan ini penting agar masyarakat dapat membedakan orang yang mengejar jabatan dengan orang yang siap memikul amanah. Sebab menjadi kepala desa bukanlah pekerjaan yang ringan.

Kursi Kades Bukan Kursi Kekuasaan

Ada satu kesalahan cara pandang yang sering terjadi, jabatan kepala desa kadang dilihat sebagai sebuah kursi kekuasaan. Padahal, kepala desa seharusnya melihat jabatan itu sebagai kursi pelayanan. Kursi itu memang memberikan kewenangan, tetapi kewenangan tersebut datang bersama tanggung jawab.

Ada anggaran yang harus dipertanggungjawabkan.
Ada masyarakat yang harus dilayani.
Ada pembangunan yang harus direncanakan.
Ada administrasi yang harus diselesaikan.
Ada regulasi yang harus dipatuhi.

Dan yang paling penting, ada kepercayaan masyarakat yang harus dijaga. Maka, kalau seseorang maju menjadi kepala desa hanya karena membayangkan besarnya uang yang berputar di desa, ia mungkin sedang salah memilih pekerjaan.

Dana Desa bukan uang kepala desa.
Dana Desa adalah uang untuk kepentingan masyarakat desa.
Kepala desa hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya sesuai aturan.

Ketika Anggaran Kecil, Kualitas Kades Justru Terlihat

Menurut logika, justru ketika anggaran desa tidak sebesar sebelumnya, kemampuan kepala desa akan semakin terlihat. Kepala desa yang hanya mengandalkan besarnya anggaran akan kesulitan,tetapi kepala desa yang memiliki gagasan akan mencari jalan. Desa bisa mengembangkan potensi pertanian.

Menggerakkan UMKM.
Mengembangkan BUM Desa.
Mendorong sektor wisata.
Mengoptimalkan potensi perikanan.
Menciptakan lapangan usaha.

Dan mengembangkan sumber pendapatan desa sesuai potensi dan aturan dengan demikian, desa tidak hanya menunggu transfer dari pemerintah. Desa harus mulai belajar menghasilkan dan kepala desa harus mampu menjadi penggeraknya.

Masih Ada yang Mau Jadi Kades?

Jawabannya: tentu masih ada, tetapi mungkin alasan orang mencalonkan diri harus mulai berubah. Kalau dulu ada yang tertarik karena status sosial dan penghasilan, maka sekarang tantangannya jauh lebih besar.

Menjadi kepala desa berarti siap menjadi orang yang paling sering ditanya ketika masyarakat memiliki masalah.

Siap menerima kritik.
Siap diawasi.
Siap mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
Siap bekerja ketika orang lain mungkin sedang beristirahat.

Dan siap mengambil keputusan ketika anggaran tidak cukup untuk memenuhi seluruh keinginan masyarakat. Jadi, pertanyaannya bukan sekadar: “Masih ada yang mau jadi Kades?”

Pertanyaan yang lebih tajam adalah: “Masih adakah orang yang mau menjadi Kades ketika gajinya harus dihitung, anggarannya terbatas, tetapi tuntutan dan tanggung jawabnya tidak pernah berkurang?”

Dari Siak 2015, Pelajaran untuk Desa Hari Ini

Berita Siak pada 2015 menarik untuk dibaca kembali karena memperlihatkan bagaimana jabatan kepala desa pernah menjadi sesuatu yang diperebutkan karena status sosial dan penghasilan. Sebelas tahun kemudian, kondisi pemerintahan desa telah berubah.

Jika dulu kursi kepala desa bisa dipandang sebagai jabatan bergengsi dengan penghasilan menarik, sekarang kursi tersebut semakin identik dengan tanggung jawab besar, aturan yang semakin kompleks dan pengawasan yang semakin ketat.

Maka, kalau masih ada orang yang berlomba-lomba menjadi kepala desa hari ini, kita patut memberikan pertanyaan sederhana:

Apa yang sebenarnya mereka kejar?
Gaji?
Status?
Kekuasaan?
Atau pengabdian?

Sebab jika yang dikejar hanya gaji dan status, mungkin kursi kepala desa tidak lagi semenarik cerita Siak pada 2015. Tetapi jika yang dikejar adalah kesempatan membangun kampung dan memperbaiki kehidupan masyarakat, maka berapa pun anggaran yang tersedia bukan alasan untuk berhenti berbuat.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan kepala desa yang paling pandai berbicara soal anggaran. Masyarakat membutuhkan kepala desa yang mampu menjawab satu pertanyaan: “Apa yang bisa Anda lakukan untuk desa ini ketika uangnya terbatas?” Karena ketika Dana Desa besar, semua orang bisa terlihat hebat tetapi ketika anggaran terbatas, di situlah kualitas seorang kepala desa benar-benar diuji.

Penulis : Jurnalis Kampung