 |
| Presiden Rebuplik Indonesia PRABOWO SUBIANTO Saat Berpidato. Gambar : chatgbt |
BLOGNATEYA.COM - Pidato Nota Keuangan 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025 di Gedung DPR/MPR RI memaparkan secara rinci arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional. Angka-angka yang disampaikan menunjukkan optimisme, dari target penerimaan negara hingga proyeksi belanja negara, termasuk alokasi anggaran untuk sektor pendidikan yang mencapai Rp757,8 triliun. Namun, di tengah kelengkapan data tersebut, terdapat satu isu yang absen dari pembahasan: kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Isu kenaikan gaji ASN bukan perkara sepele. Janji ini telah diutarakan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak masa kampanye sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Sinyal positif sempat berulang kali disampaikan oleh pejabat tinggi, mulai dari Menteri Keuangan hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bahkan, sejumlah pemberitaan telah memunculkan perkiraan persentase kenaikan. Namun, saat momentum pidato Nota Keuangan tiba, seluruh ekspektasi itu hilang tanpa penjelasan.
Presiden memang menegaskan komitmen untuk tidak memotong belanja gaji ASN melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Meski demikian, menjaga agar gaji tidak dipotong berbeda maknanya dengan memenuhi janji kenaikan gaji. Terlebih, rumor kenaikan hingga 16 persen yang beredar sebelumnya telah dibantah sebagai informasi keliru. Hal ini menambah kebingungan sekaligus kekecewaan di kalangan ASN.
Transparansi menjadi kunci dalam pengelolaan anggaran negara. Alokasi Rp178,7 triliun untuk gaji dan peningkatan kompetensi guru serta dosen, misalnya, patut diapresiasi. Namun, tanpa kejelasan peruntukan secara detail, publik akan kesulitan menilai sejauh mana kebijakan tersebut menjawab janji kampanye pemerintah terhadap seluruh ASN.
Nota Keuangan seharusnya tidak hanya menjadi dokumen teknis, tetapi juga wahana untuk menegaskan konsistensi antara janji politik dan kebijakan nyata. Mengabaikan isu yang menjadi perhatian jutaan ASN berisiko menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam politik, janji yang tidak ditepati bukan hanya kehilangan nilai, tetapi juga meninggalkan catatan negatif yang panjang.
Pemerintah masih memiliki ruang untuk memberikan kepastian. Rencana kenaikan gaji ASN dapat disampaikan secara terbuka, baik melalui revisi anggaran maupun peraturan turunan yang relevan. Kepastian ini penting, bukan hanya sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi ASN, tetapi juga sebagai bukti bahwa janji politik dapat diwujudkan dalam kebijakan konkret.
Kepercayaan publik adalah modal penting dalam menjalankan pemerintahan. Ia dibangun dari transparansi, konsistensi, dan komitmen. Menepati janji kenaikan gaji ASN bukan sekadar urusan nominal, melainkan soal menjaga integritas negara di mata rakyatnya.
.png)
Posting Komentar untuk "APBN 2026 Disusun Rapi, Tapi Kenaikan Gaji PNS Masih Misteri"