Kenapa Banyak Pengurus BUMDes Mundur? Ini Dampaknya untuk Program Ketahanan Pangan 2026

Kenapa Banyak Pengurus BUMDes Mundur? Ini Dampaknya untuk Program Ketahanan Pangan 2026
Gambar : chatgpt

BLOGNATEYA.COM | Bone Bolango – Sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, menghadapi kendala serius akibat mundurnya sejumlah pengurus. Dari total 14 BUMDes, beberapa di antaranya masih belum beroperasi optimal karena kekosongan pengelola.

Fenomena ini menjadi perhatian publik setelah awak media menemukan adanya kecenderungan pengurus memilih mundur sebelum program besar pemerintah, yakni Ketahanan Pangan 2026, mulai dijalankan secara penuh oleh BUMDes.

Ketakutan Mengelola Dana Jadi Alasan Utama

Sebagian besar pengurus yang mundur mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak siap memegang tanggung jawab pengelolaan dana milik desa. Dana BUMDes dinilai sensitif dan menuntut kehati-hatian ekstra dalam pencatatan dan pelaporannya.

“Lebih baik mundur daripada salah langkah dalam mengelola uang,” ujar salah satu mantan pengurus yang enggan disebutkan namanya.

Ketakutan tersebut membuat banyak pengurus memilih melepaskan amanah sebelum muncul potensi persoalan hukum yang tidak mereka pahami sepenuhnya.

Minim Pengetahuan Teknis Menjadi Tantangan Besar

Selain rasa cemas terkait anggaran, banyak pengurus mengaku belum menguasai keterampilan dasar dalam:

Pengelolaan laporan keuangan
Administrasi BUMDes
Pemahaman aturan dan regulasi
Pengelolaan unit usaha desa

Keterbatasan pengetahuan ini membuat pengurus merasa tidak percaya diri dalam menjalankan program yang dinilai semakin kompleks dari tahun ke tahun.

BUMDes Dituntut Siap Hadapi Program Ketahanan Pangan 2026

Mundurnya pengurus BUMDes menimbulkan kekhawatiran baru menjelang implementasi Program Ketahanan Pangan 2026, di mana BUMDes akan memegang peran penting sebagai pelaksana teknis program.

Mulai tahun 2026, BUMDes akan mengemban sejumlah tugas besar seperti:

Mengelola cadangan pangan desa
Mengadakan sarana produksi pertanian
Menyalurkan bantuan atau stimulan untuk petani
Mengelola unit usaha pangan berbasis desa
Menjaga stabilitas harga pangan lokal

Beban kerja dan tanggung jawab yang besar ini dinilai membutuhkan pengurus yang benar-benar siap secara teknis maupun administratif.

Dampaknya: Kesiapan Desa Bisa Terganggu

Ketidaksiapan pengurus BUMDes dapat berdampak besar pada kemampuan desa dalam menjalankan program ketahanan pangan. Tanpa pengelola yang solid, desa berpotensi:

Terlambat menjalankan program
Tidak optimal mengelola anggaran
Kesulitan dalam pelaporan
Tidak mampu membangun unit usaha pangan yang berkelanjutan

Kondisi ini dikhawatirkan akan memengaruhi target pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa.

Pemerintah Desa Diharapkan Ambil Langkah Cepat

Agar BUMDes di Kecamatan Bone dapat kembali berjalan, masyarakat berharap pemerintah desa dan pendamping desa melakukan langkah-langkah strategis seperti:

Memberikan pelatihan teknis intensif
Mendampingi pengurus menghadapi regulasi baru
Meningkatkan kemampuan administrasi dan keuangan
Memperkuat mental dan kepercayaan diri pengurus

Dengan penguatan yang tepat, BUMDes diharapkan mampu kembali aktif dan siap menyambut implementasi program ketahanan pangan pada 2026.

Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Indonesia

BLOGNATEYA.COM Semoga Semua Pengunjung BLOGNATEYA.COM ini Senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimudahkan rezekinya oleh ALLAH SWT. Salam Hormat Saya (Admin)