Kupas Tuntas Pengadaan Barang dan Jasa Desa: Strategi Transparan Kelola Dana Desa Agar Tepat Sasaran dan Berdampak Nyata

Panduan lengkap pengadaan barang dan jasa desa berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Pelajari tahapan, peran pihak terkait, hingga strategi transparansi pengelolaan dana desa agar tepat sasaran.

Pengelolaan dana desa bukan hanya soal membelanjakan anggaran, tetapi bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Salah satu kunci utamanya adalah melalui pengadaan barang dan jasa desa yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Desa sebagai garda terdepan pembangunan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahunnya, desa menerima alokasi dana yang cukup besar melalui APB Desa. Jika dikelola dengan baik, dana ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.

Untuk memperkuat tata kelola tersebut, pemerintah melalui Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2025 menetapkan penambahan pasal baru yaitu Pasal 64A, 64B, dan 64C yang secara khusus mengatur pengadaan barang dan jasa di desa agar lebih terarah dan profesional.

Apa Itu Pengadaan Barang dan Jasa Desa?

Pengadaan barang dan jasa desa adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan oleh desa, baik untuk pembangunan fisik maupun nonfisik.

Pengadaan ini dapat dilakukan melalui dua metode utama:

Swakelola, yaitu kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh desa dengan melibatkan masyarakat setempat
Melalui penyedia, yaitu pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan kemampuan menyediakan barang atau jasa

Seluruh kegiatan pengadaan ini dibiayai dari APB Desa, sehingga harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip-Prinsip Pengadaan Desa

Agar pengadaan berjalan dengan baik, terdapat prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi, yaitu:

Transparan → semua proses terbuka dan dapat diketahui masyarakat
Akuntabel → dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum
Efisien dan efektif → tepat guna dan tepat sasaran
Partisipatif → melibatkan masyarakat desa
Adil dan tidak diskriminatif → memberikan kesempatan yang sama

Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam setiap tahapan pengadaan.

Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pengadaan

Pengadaan barang dan jasa desa melibatkan lima unsur penting:

1. Kepala Desa

Sebagai penanggung jawab utama, Kepala Desa memiliki kewenangan:

Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Mengumumkan rencana pengadaan
Menyelesaikan perselisihan
Menunjuk tenaga teknis untuk pekerjaan tertentu

2. Kepala Seksi (Kasi) / Kepala Urusan (Kaur)

Berperan sebagai pelaksana teknis dengan tugas:

Menyusun dokumen persiapan pengadaan
Melakukan pembelian langsung
Menandatangani bukti transaksi
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
Melaporkan hasil kepada Kepala Desa

3. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

TPK terdiri dari minimal tiga orang (ketua, sekretaris, anggota) yang berasal dari perangkat desa dan masyarakat.

Tugas TPK:

Melaksanakan kegiatan swakelola
Menyusun dokumen pengadaan
Melaksanakan proses pemilihan penyedia
Menetapkan penyedia
Melaporkan hasil kegiatan

4. Masyarakat Desa

Masyarakat memiliki peran penting dalam:

Pelaksanaan kegiatan (terutama swakelola)
Pengawasan terhadap jalannya pengadaan

5. Penyedia

Penyedia adalah pihak ketiga yang:

Memenuhi syarat administrasi dan teknis
Memiliki kemampuan menyediakan barang/jasa
Bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan

Tahapan Lengkap Pengadaan Barang dan Jasa Desa

1. Tahap Perencanaan

Tahap ini dilakukan saat penyusunan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), meliputi:

Identifikasi kebutuhan
Penentuan lokasi kegiatan
Volume pekerjaan
Rencana anggaran biaya
Sasaran kegiatan
Waktu pelaksanaan
Pelaksana kegiatan

Hasil perencanaan dituangkan dalam berita acara Musrenbang Desa dan menjadi dasar penyusunan APB Desa.

Sebagai bentuk transparansi, Kepala Desa wajib mengumumkan rencana tersebut melalui media informasi desa, seperti papan pengumuman atau media sosial.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, Kasi/Kaur menyusun dokumen pengadaan berdasarkan metode yang dipilih.

Jika Swakelola:

Jadwal pelaksanaan
Rencana penggunaan tenaga kerja
Kebutuhan bahan dan alat
Gambar rencana kerja
Spesifikasi teknis
RAB (Rencana Anggaran Biaya)

Jika Melalui Penyedia:

Jadwal pelaksanaan
Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Spesifikasi teknis
HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
Rancangan kontrak/perjanjian

Dokumen ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan dengan dua cara:

A. Swakelola

Dilaksanakan oleh TPK dengan melibatkan masyarakat desa. Tahapan:

Pembahasan teknis kegiatan
Pelaksanaan pekerjaan
Monitoring dan evaluasi
Penyusunan laporan hasil

Keunggulan swakelola:

Memberdayakan masyarakat lokal
Menghemat biaya
Meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan

B. Melalui Penyedia

Digunakan jika desa tidak memiliki sumber daya yang cukup.

Metode Pengadaan:

1. Pembelian Langsung

Digunakan untuk nilai kecil:

Pembelian langsung ke penyedia
Negosiasi sederhana
Bukti transaksi (nota/kuitansi)

2. Permintaan Penawaran (hingga ±200 juta)

Minimal 2 penyedia
Penyedia mengirimkan penawaran tertulis
TPK melakukan evaluasi teknis dan harga
Dilakukan negosiasi untuk mendapatkan harga terbaik

3. Lelang (di atas 200 juta)

Proses lebih terbuka dan kompetitif: Tahapan lelang:

Pengumuman lelang
Pendaftaran peserta
Pengambilan dokumen
Pemasukan penawaran
Evaluasi penawaran
Negosiasi
Penetapan pemenang

Metode ini menjamin transparansi dan persaingan sehat.

4. Tahap Pengendalian

Pengendalian dilakukan oleh Kasi/Kaur dengan memastikan:

Progres pekerjaan sesuai rencana
Penggunaan tenaga kerja efektif
Material sesuai spesifikasi
Tidak terjadi penyimpangan anggaran

Tahap ini sangat penting untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan.

5. Tahap Pelaporan dan Serah Terima

Setelah pekerjaan selesai:

TPK melaporkan hasil kepada Kasi/Kaur
Kasi/Kaur menyerahkan hasil kepada Kepala Desa
Dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan
Dilakukan pengarsipan dokumen

Sebagai bentuk transparansi, hasil kegiatan diumumkan kepada masyarakat.

Tantangan dalam Pengadaan Desa

Beberapa tantangan yang sering terjadi:

Kurangnya pemahaman aparatur desa
Minimnya pengawasan
Potensi konflik kepentingan
Keterbatasan SDM teknis

Solusinya:

Pelatihan dan pendampingan
Penguatan peran masyarakat
Digitalisasi informasi desa
Transparansi publik

Penutup

Pengadaan barang dan jasa desa bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan instrumen penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dengan memahami regulasi, tahapan, serta peran masing-masing pihak, diharapkan pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan, efektif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Mari bersama kita wujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui pengadaan yang profesional dan bertanggung jawab.

Sumber Informasi : Channel Youtube UKBPJ KAB. PEMALANG https://www.youtube.com/watch?v=Eg1j982Vjzs

Indonesia

BLOGNATEYA.COM