PNS Boleh Punya Perusahaan? Ini Aturan Terbaru dan Penjelasan Hukumnya
Apakah PNS boleh menjadi pendiri perusahaan atau memiliki badan usaha? Simak penjelasan lengkap berdasarkan UU ASN, PP Nomor 94 Tahun 2021, serta ulasan praktisi hukum mengenai aturan terbaru bagi ASN yang ingin berbisnis.
Pandangan tersebut sebenarnya perlu diluruskan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, tidak ada larangan yang secara umum menyebutkan bahwa PNS tidak boleh menjadi pendiri atau pemegang saham suatu badan usaha. Namun, terdapat sejumlah batasan yang wajib dipatuhi agar tidak terjadi benturan kepentingan maupun penyalahgunaan jabatan.
Pembahasan ini juga disampaikan oleh Ibnu Suwaid Rangkuti dalam sebuah video singkat yang diunggah melalui Channel YouTube Kantor Hukum Perjuangan. Dalam video tersebut, ia menjelaskan bahwa aturan yang dahulu sering dijadikan dasar pelarangan telah dicabut dan digantikan oleh regulasi yang lebih baru.
Larangan dalam PP Nomor 30 Tahun 1980 Sudah Tidak Berlaku
Selama bertahun-tahun, banyak orang beranggapan bahwa PNS tidak boleh memiliki perusahaan. Anggapan tersebut muncul karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Namun, regulasi tersebut telah dicabut dan kini digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Perubahan regulasi ini menjadi salah satu alasan mengapa pemahaman masyarakat perlu diperbarui. Aturan disiplin ASN saat ini lebih menitikberatkan pada integritas, profesionalisme, kepatuhan terhadap kode etik, serta pencegahan konflik kepentingan, bukan larangan mutlak terhadap kepemilikan badan usaha.
Apakah PNS Boleh Menjadi Pendiri PT?
Secara hukum, PNS dapat menjadi pendiri maupun pemegang saham Perseroan Terbatas (PT) sepanjang kegiatannya tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Kepemilikan saham atau status sebagai pendiri perusahaan berbeda dengan menjalankan usaha yang memanfaatkan jabatan sebagai aparatur negara.
Karena itu, seorang ASN wajib memastikan bahwa kegiatan usahanya:
- tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai PNS;
- tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan bisnis;
- tidak memanfaatkan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok;
- tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas kedinasan;
- tetap mematuhi kode etik ASN dan peraturan internal instansi tempat bekerja.
Prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga profesionalisme aparatur sipil negara.
Bagaimana dengan Izin dari Atasan?
Dalam video yang disampaikan oleh Ibnu Suwaid Rangkuti disebutkan bahwa PNS sebaiknya memperoleh izin dari atasannya sebelum mendirikan badan usaha.
Namun, perlu dipahami bahwa ketentuan mengenai izin tersebut tidak berlaku secara otomatis bagi seluruh ASN. Hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara maupun PP Nomor 94 Tahun 2021 tidak mengatur secara umum kewajiban setiap PNS untuk meminta izin ketika menjadi pendiri perusahaan.
Meski demikian, beberapa kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dapat memiliki ketentuan internal yang mengatur pelaporan, izin, atau pembatasan kegiatan usaha bagi pegawainya.
Oleh karena itu, sebelum mendirikan badan usaha, ASN sangat disarankan untuk:
- mempelajari aturan kepegawaian di instansi tempat bekerja;
- berkonsultasi dengan atasan atau bagian kepegawaian;
- memastikan usaha yang dijalankan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Langkah tersebut penting agar aktivitas bisnis tetap berjalan sesuai koridor hukum dan etika profesi ASN.
Peluang Bisnis yang Dapat Dijalankan ASN
Perkembangan ekonomi digital membuka berbagai peluang usaha yang dapat dijalankan tanpa mengabaikan kewajiban sebagai aparatur negara.
Beberapa bentuk usaha yang umum dilakukan antara lain:
- menjadi investor atau pemegang saham perusahaan;
- mendirikan Perseroan Terbatas (PT);
- menjalankan bisnis properti;
- mengembangkan usaha keluarga;
- berinvestasi pada sektor riil;
- membangun bisnis digital yang operasional hariannya dikelola oleh tim profesional.
Namun, apa pun bentuk usahanya, ASN tetap wajib mengutamakan pelayanan publik sebagai tugas utamanya.
Integritas Tetap Menjadi Prioritas
Pemerintah memberikan ruang bagi ASN untuk memiliki kegiatan ekonomi yang sah. Namun, ruang tersebut tidak boleh disalahgunakan.
Seorang ASN tetap dilarang menggunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan miliknya, memanfaatkan informasi jabatan untuk kepentingan bisnis, ataupun menggunakan aset negara sebagai sarana usaha.
Apabila hal-hal tersebut terjadi, ASN dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan disiplin pegawai maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
Kesimpulan
Pada prinsipnya, PNS boleh menjadi pendiri atau pemegang saham badan usaha, karena tidak ada lagi larangan umum sebagaimana yang dahulu dipahami berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 yang telah dicabut.
Namun, kepemilikan perusahaan harus dijalankan secara profesional dengan tetap menjaga integritas, menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan jabatan, serta mematuhi ketentuan yang berlaku di instansi masing-masing.
Bagi ASN yang berencana membangun usaha, berkonsultasi dengan bagian kepegawaian atau biro hukum merupakan langkah bijak agar seluruh aktivitas bisnis tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Sumber Informasi
- Video YouTube Channel Kantor Hukum Perjuangan berjudul pembahasan mengenai PNS Boleh Menjadi Pendiri Badan Usaha yang disampaikan oleh Ibnu Suwaid Rangkuti: https://www.youtube.com/shorts/ZanUMzGKBt0.
Posting Komentar untuk "PNS Boleh Punya Perusahaan? Ini Aturan Terbaru dan Penjelasan Hukumnya"